Tuesday, October 9, 2012

KASUS PELANGGARAN ETIKA



Peristiwa pelanggaran yang terjadinya yang menyangkut dua aspek antara lain aspek akuntansi dan bisnis yang dilakukan oleh PT. Agis Tbk, pelanggaran yang pertama adalah akuntansi pencatatan pendapatan lain-lain dalam laporan laporan laba rugi konsolidasi PT. AGIS Tbk. yang disajikan secara tidak wajar. Dalam laporan tersebut pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp 29,4 miliar yang berasal dari laporan keuangan PT AGIS Elektronik sebagai anak perusahaan PT. AGIS Tbk. tidak didukung dengan bukti-bukti kompeten serta terdapat kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi.
Peristiwa pelanaggaran yang kedua adalah kesalahan penyampaian informasi yang disengaja yang disampaikan oleh Jhonny Kesuma (Direktur Utama PT. AGIS Tbk.) pada kegiatan public expose terkait dengan rencana akuisisi PT. AGIS Tbk. terhadap PT. Akira Indonesia dan PT. TT Indonesia, dimana disampaikan bahwa pendapatan dari dua perusahaan yang akan diakuisisi tersebut adalah sebesar Rp 800 miliar, padahal berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Maret 2007, pendapatan kedua perusahaan yang akan diambil alih oleh PT. AGIS Tbk. tersebut hanya sebesar kurang lebih Rp 466,8 miliar. Informasi mengenai rencana merger PT. AGIS Tbk. dengan PT. E-Solution, mendapat tanggapan yang baik di pasar modal, sehingga harga saham PT.AGIS Tbk. di pasar meningkat.
Bhakti Investama menjual kepemilikan sahamnya kepada PT. AGIS Tbk. Dengan harga Rp 200 per saham, transaksi terhadap saham ini tiba-tiba melonjak. Rata-rata transaksi harian mencapai 140 juta saham. Namun anehnya, walaupun transaksinya cukup tinggi namun Free float-nya sangat kecil dan Transaksinya hanya melibatkan beberapa investor. Harga saham PT. AGIS Tbk. (TMPI) naik dari Rp 225,- menjadi Rp 2.725,- per saham alias naik 1.111% hanya dalam jangka waktu lima bulan. Padahal kondisi perusahaan ini tidak mengalami perubahan yang besar. Kenaikan tersebut terjadi karena kecurangan yang dilakukan oleh PT. AGIS Tbk., modus lama yang telah terjadi pada tahun –tahun sebelumnya oleh perusahaan –perusahana lain di pasar modal seperti Dharma Samdura Fishing ( DSFI) yang sama gagal membayar saham pada tahun 2003.
PT. AGIS meningkatkan harga sahamnya setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara melakukan order transaksi saham TMPI pada Republic Securities, kemudian broker tersebut selanjutnya melakukan order titip jual dan titip beli kepada 20 broker untuk menunjukan bahwa saham TMPI aktif diperdagangkan, sehingga permainan ini membantu sehingga harga saham TMPI naik dengan cepat.
Hal ini tidak berlangsung lama hingga pada tanggal 27 Juni 2007, harga saham TMPI ini turung dari  24,39% ke level Rp 2,325 per saham yang disebabkan oleh para investor tidak ingin membayar saham yang telah mereka beli karena merasa dibohongi dengan ambruknya harga saham TMPI ini dan akibatnya banyak broker yang mengalami gagal bayar dalam transaksi saham TMPI. Besarnya gagal bayar tersebut ditaksir mencapai Rp 500 miliar, sehingga KPEI menunda pembayaran saham TMPI itu selama 2 pekan, dan membuat BEJ melakukan suspensi pada 28 Juni 2007
Lantaran transaksi ini melibatkan banyak pihak, maka gagal bayar yang terjadi pada sekelompok broker juga menjalar ke broker lain. efek domino, semua broker yang terlibat transaksi akhirnya PT. Agis kesulitan dalam hal likuiditas atau kemampuan untuk membayar utang perusahaan dalam jangka waktu dekat.

B.                   PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT SERTA DAMPAK PELANGGARAN TER-HADAPKEPENTINGAN MEREKA
Sandal kasus PT. AGIS Tbk yang terjadi ini melibatkan banyak pihak antara lain:
1.      PT. AGIS Tbk.
2.      Akuntan pasar modal Tan Siddharta dari KAP Eddy Prakarsa Permana dan Siddharta dan Akuntan pasar modal Oman Pieters Arifin dari KAP Andi, Arifin, Amita, Wisnu & Rekan
3.      PT. AGIS Elektronik-Anak perusahaan PT.AGIS Tbk
4.      Republic Securities
5.      Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
6.      Beberapa perusahaan yang terlibat antara lain : PT.Net Sekuritas, 2) PT.Danpac securities, PT.Kuo Capital Raharja, 3) PT.Panin Capital,  4) PT.Philip Securities, 5) PT.CIMB-GK Securities, 6) PT.Optima Kharya Securities 7) PT.Buana Capital, 8) PT.Reliance Securities, 9) PT.Mahakarya Artha,10) , PT.Sekuritas Indo Pacific Investasi, 11) PT.Asjaya Indosurya Sekuritas, 12) PT.NISP Sekuritas, 13)  PT.Paramitra Alfa Sekuritas, 14) PT.BNI Securities
7.      Bursa Efek Jakarta (saat ini menjadi Bursa Efek Indonesia)
8.      Para kreditor lainya yang memberikan pinjaman kepada PT. AGIS Tbk.


Para pihak yang telah disebutkan diatas mempunyai peranan yang berbeda beda dalam kasus ini; pihak manajemen dan pemiliki PT. AGIS Tbk. Yang mainkan peranan penting dalam kasus pelanggaran ini, karena mereka telah menipu publik untuk  mendapatkan keuntungan, dan anak perusahaan PT. AGIS Elektronik membantu dalam melakukan penipuan dan pemalsuaan laporan keuangan yang tidak sesuai fakta.
Republic Securities berperan membantu "investor" suruhan PT. AGIS Tbk. dalam melakukan aksi titip beli dan titip jual di banyak broker yang akhirnya berakibat terjadinya gagal bayar. Sedangkan Bapepam-LK dan BEJ juga berperan dalam kasus ini, yaitu dengan tidak berlaku tegas sejak awal kasus ini akan terjadi, lantaran fee yang diperoleh BEJ terus membesar, sehingga berbagai keanehan yang menyertai pergerakan saham Agis dibiarkan begitu saja.
Kantor akuntan publik yang turut berperan dalam kasus ini adalah akuntan pasar modal Tan Siddharta dari Kantor Akuntan Publik Eddy Prakarsa Permana dan Siddharta, yang berperan sebagai auditor independen dalam mengaudit laporan keuangan baik PT. Agis Tbk. dan PT. TT Indonesia dan PT perusahaan yang akan diakuisisi. Akhirnya  mulai periode 2003 sampai dengan 2006, dan akuntan pasar modal Oman Pieters Arifin dari Kantor Akuntan Publik Andi, Arifin, Amita, Wisnu & Rekan, yang berperan dalam audit atas laporan keuangan perusahaan yang diakusisi Agis, yaitu PT. Electronic Solution Indonesia untuk tahun buku yang berakhir 31 Maret 2007.
Sandal ini melangar prinsip moral seperti Prinsip Utilitarianism, karena PT. AGIS Tbk. telah melakukan penipuan terhadap publik untuk memperoleh keuntungan pribadi semata dan merugikan banyak pihak bila dibandingkan dengan keuntungan ( Cost and Benefit). Prinsip Rights (Hak), PT. AGIS Tbk. Juga melanggar dengan cara tidak memberikan hak para investor untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya tentang kondisi perusahaan. Dalam Justice Principles ditegaskan bahwa bisnis yang beretika harus dapat memberikan keadilan pada semua pihak, sedangkan dalam kasus ini PT. AGIS Tbk. telah mengakibatkan terjadinya ketidakadilan, dimana banyak investor yang bisa memperoleh untung tetapi banyak broker yang harus menanggung risiko atas gagal bayar dari investor.




C.    KEPUTUSAN DAN PENYELESAIAN ATAS PELANGGARAN ETIKA BISNIS DAN PROFESI.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memberikan sanksi kepada seluruh pihak yang dianggap terlibat, yaitu :
1.         Direktur Utama PT. AGIS Tbk., Jhonny Kesuma, dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 5 miliar. Jhonny dinyatakan bersalah karena memberikan beberapa informasi yang secara material tidak benar.
2.         Denda sebesar Rp 2 miliar kepada direksi dari anak usaha PT. AGIS Tbk. yaitu Bintoro Tjitrowirjo selaku Direktur Utama PT. AGIS Elektronik sebesar Rp 1 miliar, dan Eka Hikmawati Supriyadi selaku Direktur PT. AGIS Elektronik sebesar Rp 1 miliar, karena membuat laporan keuangan yang tidak sesuai fakta sebenarnya.
3.         Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan juga mengenakan sanksi kepada dua akuntan yang melakukan audit terhadap laporan keuangan PT. AGIS Elektronik, karena mereka dianggap membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dan salah satu akuntan juga tidak melakukan klarifikasi secukupnya berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
4.         Pembekuan kegiatan usaha akuntan pasar modal Tan Siddharta dari Kantor Akuntan Publik Eddy Prakarsa Permana dan Siddharta selama 24 bulan.
5.         Pembekuan kegiatan usaha akuntan pasar modal Oman Pieters Arifin dari Kantor Akuntan Publik Andi, Arifin, Amita, Wisnu & Rekan selama sembilan bulan.
6.         Bapepam-LK mencabut izin usaha Republic Securities, dan izin wakil perusahaan efek (WPE) dan wakil perantara perdagangan efek (WPPE) Benny.
7.         Denda administratif bagi perusahaan sekuritas yang terlibat sebesar : PT. Danpac Securities Rp.500juta, PT Kuo. Capital Raharja Rp.500juta, PT. Sekuritas Indo Pacific Investasi Rp. 500juta, PT. Philip Securities Rp.500juta, PT. Net Sekuritas Rp.500juta, PT. Panin Capital Rp.500juta, PT. Buana Capital Rp 500 juta, PT. CIMB-GK Securities Rp.500juta, PT. Reliance Securities Rp.500juta, PT. Optima Kharya Securities Rp.100juta, PT. Asjaya Indosurya Sekuritas Rp.200juta, PT. Mahakarya Artha Securiteis Rp.100juta, PT. NISP Sekuritas Rp.200juta, PT. Paramitra Alfa Sekuritas Rp.100juta, PT. BNI Securities Rp.100juta

Pada kasus ini terlihat jelas bahwa PT. AGIS Tbk. dan seluruh anak perusahaannya pada awalnya memperoleh banyak keuntungan dari peristiwa ini, namun setelah kasus ini terjadi maka hal tersebut menjadi berubah, seluruh direksinya diberikan sangsi, saham perusahaannya dibekukan, dan pemiliki PT. AGIS Tbk. yang diduga sebagai dalang dibalik semua ini dan ditetapkan sebagai buronan. Republic Securities, perusahaan securities ini jelas memperoleh banyak keuntungan dengan membantu PT. AGIS Tbk. melakukan pelanggaran tersebut, sehingga wajar apabila setelah diketahui keterlibatannya dalam kasus ini maka izin usahanya dicabut. KAP Eddy Prakarsa Permana dan Siddharta dan KAP Andi, Arifin, Amita, Wisnu & Rekan, mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu korban dari kasus ini, bila mereka sebenarnya benar-benar tidak tahu adanya upaya PT. AGIS Tbk. untuk membohongi publik. Tetapi bila ternyata mereka ikut memberikan andil dalam kasus ini, maka rasanya pemberian sangsi tersebut cukup setimpal. Sedangkan pihak yang benar-benar dirugikan dari kasus ini adalah para broker yang tidak tahu menahu dan sama sekali terlibat dalam kasus ini karena jika para investor tak juga membayar kewajiban mereka, maka untuk menalangi pembayaran tersebut, otoritas bursa akan menyedot modal kerja broker.

D.       ALTERNATIF PENYELESAIAN MENGENAI PELANGGARAN PADA PT. AGIS TBK.

Untuk menyelesaikan masalah ini maka Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Bursa Efek Jakarta (saat ini menjadi Bursa Efek Indonesia) selaku badan otoritas pemerintah,
1.         Bekerja sama dengan seluruh pihak (kepolisian, kejaksaan, dan lainnya) untuk dapat menangkap dan menjatuhkan sangsi hukum yang tidak hanya perdata tetapi juga pidana kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini, sedangkan untuk menghindari terulang kembalinya kasus serupa dimasa yang
2.         Bapepam-LK dan BEJ harus lebih peka dan tanggap terhadap setiap pergerakan transaksi yang dirasa "abnormal" yang terjadi di lantai bursa. Setiap kasus yang terjadi harus segera diselesaikan secara tuntas dan diberikan sangsi yang tidak hanya bersifat denda tetapi juga sampai tahanan badan kepada mereka yang terbukti melakukan kecurangan, sehingga hal ini dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya dan juga dapat membuat orang berfikir berkali-kali bila akan melakukan kecurangan.
3.         Ikatan Akuntan Indonesia, selaku organisasi profesi yang menaungi profesi akuntan publik harus juga turut serta berperan aktif membantu pemerintah dalam memberantas tindak kecurangan yang dilakukan oleh akuntan publik, yaitu dengan jalan memberikan sangsi tegas berupa pencabutan izin dan blacklist seumur hidup terhadap para akuntan publik baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung, sehingga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi para akuntan publik lainnya.
4.         Rencana pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang profesi akuntan publik mungkin juga bisa menjadi salah satu alat untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan, asalkan undang-undang tersebut diterapkan secara benar dan tidak tebang pilih.

No comments:

Post a Comment